“Should Specific Accounting Standards for SMEs be Needed in AEC”
           
Peran UMKM atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa dikatakan sangatlah besar. Sumbangsih UMKM bahkan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang mana hanya menyumbangkan sekitar 40% pada PDB Indonesia. Besarnya peran UMKM tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah agar sekiranya mampu menawarkan program-program yang akan mendukung keberlangsungan dari UMKM tersebut. Gema ASEAN Econommic Community semakin gencarterdengar, mengingat akhir 2015 nanti akan segera dilaksanakan. Ini artinya UMKM akan segera menghadapi persaingan pasar yang semakin berat pula. Persaingan yang tidak hanya datang dari pihak domestik tetapi juga dari negara-negara tetangga anggota ASEAN yang lain.
            Menghadapi persaingan tersebut, UMKM di Indonesia memiliki beberapa kendala yang menjadi fokus dalam pengembangan UMKM yaitu permodalan dan pengelolaan keuangan.Sebuah standar akuntansi keuangan seharusnya mampu untuk mendukung para pelaku UMKM tersebut agar mampu menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Penyajian informasi keuangan yang berdasarkan pada suatu standar tentunya akan lebih mampu memberikan kepercayaan pada pihak kreditur agar dapat memberikan pendanaan bagi pelaku usaha.
Seperti yang telah diketahui bahwa sebelumnya telah ada standar yang dapat digunakan bagi pihak UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan. Namun kenyataanya kebanyakan dari pelaku usaha UMKM terutama pada usaha mikro dan kecil masih menganggap hal tersebut  terlalu sulit untuk diaplikasikan. Mereka menganggap bahwa pembuatan laporan keuangan hanyalah membuang waktu dan biaya sehingga menimbulkan persepsi atas kurangnya urgensi laporan keuangan bagi mereka. Kebanyakan dari pelaku usaha tersebut menganggap akuntansi merupakan sesuatu yang tidak termasuk didalam jangkauan mereka dan hanya fokus pada profit jangka pendeknya saja, padahal akuntansi seharusnya bisa menjadi alat evaluasi dan perencanaan jangka panjang bagi usaha mereka.
Namun juga terdapat kondisi lain dimana pada beberapa pelaku usaha kecil dan menengah justru menganggap pedoman pada SAK-ETAP perlu dilakukan sedikit advancement karena dianggap terlalu sederhana terutama bagi beberapa pelaku usaha pada tingkatan menengah yang telah memiliki beberapa anak perusahaan dimana seharusnya mereka membuat laporan konsolidasi tetapi tidak diatur didalam SAK-ETAP. Kekurangan tersebut tentu saja menjadi kendala bagi para pelaku usaha tersebut dalam menyajikan informasi keuangan yang baik.
Mengacu pada kondisi tersebut, kami mengangkat tema “ShouldSpecific Accounting Standards for SMEs be Needed in AEC”agar teman – teman mahasiswa bisa menuangkan inspirasi dan berbagi buah pikiran dalammembantu profesi akuntan di Indonesia(IAI)mengembangkan standar akuntansi,apakah memang nantinya diperlukan standar akuntansi khusus untuk UMKM atau tidak. Tentunya diharapkan ide dari teman-teman agar bisa membuka wawasan lebih luas tentang akuntansi untuk UMKM serta memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang menyelimuti UMKM yang tidak lepas kaitannya dengan penggunaan akuntansi. Diharapkan tulisan dari teman-teman kedepannya bisa memberikan kontribusi demi tercapainya UMKM yang berdaya saing di era AEC.

0 komentar: